Pelaksanaan Demokrasi terpimpin telah banyak di manfaatkan oleh PKI untuk semakin menanamkan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. PKI melakukan kudeta untuk mengganti ideologi negara dengan faham komunis. Kondisi tersebut semakin menjadikan bangsa Indonesia dalam posisi sulit dan diambang perpecahan dan pertikaian antar kelompok/golongan dalam masyarakat. Mahasiswa dalam wadah pergerakan KAMI, KAPPI melancarkan aksi yang di kenal dengan tritura untuk memperbaiki keadaan dan menuntut membubarkan PKI.      Perjalanan pemerintahan semakin sulit, keadaan semakin tidak stabil, maka presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret ( Supersemar). Dalam surat perintah tersebut memberikan kewenangan kepada Letjend Suharto untuk mengambil segala tindakan untuk mengamankan revolusi dan menjaga kewibawaan pemimpin pemerintahan dan negara, menjaga keutuhan, ketertiban dan keamanan bangsa. Dengan adanya surat perintah tersebut, Bangsa I

  Pemerintahan zaman kabinet parlementer menjadikan jalannya roda pemerintahan tidak stabil, banyak pertentangan kepentingan antar partai dan golongan yang mengancam keutuhan NKRI. Dengan munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bangsa Indonesia mulai  memasuki demokrasi Terpimpin, dan kembali ke UUD 1945. Dalam demokrasi terpimpin, presiden menjadi central kekuasaan yang menjadikan semua roda pemerintahan terpusat pada satu orang pemimpin tunggal. Pelaksanaan demokrasi terpimpin menjadikan bangsa Indonesia mengarah pada kepentingan ideologi negara yang condong ke sosialis/ komunis. Hal ini karena di manfaatkan oleh tokoh-tokoh ideologi komunis untuk menanamkan pengaruh ideologinya sampai ke masyarakat luas. Praktik politik luar negeri bebas aktif di arahkan kepada politik konfrontasi untuk melawan bangsa asing yang mempunyai ideologi yang berbeda. Dengan semboyan nefo dan oldefo menjadikan bangsa Indonesia k